Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250 Example 728x250
Umum

Kades Tompira Minta Pemkab, Pemprov dan Satgas PKA Segera Tindaklanjuti Hasil Verifikasi dan Validasi Lahan Warga

261
×

Kades Tompira Minta Pemkab, Pemprov dan Satgas PKA Segera Tindaklanjuti Hasil Verifikasi dan Validasi Lahan Warga

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

MORUT – Konflik agraria dilingkar PT Agro Nusa Abadi (ANA) yang berkepanjangan menuai sorotan dari berbagai pihak. Kali ini datang dari Kepala Desa Tompira, Supran Tanadi.

Dirinya meminta kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi terlebih lagi Satgas Penyelesain Konflik Agraria (PKA) Sulawesi Tengah, agar segera menyelesaikan persoalan yang sudah akut ini.

Example 300x600

Bahkan secara khusus, Supran meminta agar hasil verifikasi dan validasi lahan yang telah dilakukan oleh Tim Desa Tompira, untuk segera ditindaklanjuti.

” Adapun hasil verfikasi dan validasi yang tertuang dalam keputusan kepala desa yaitu seluas 767,5 Hektar,’ katanya.

Harapannya, ketika konflik agraria ini terselesaikan, masyarakat lingkar sawit khususnya Desa Tompira mendapatkan hak atas tanahnya dan perusahaan sendiri bisa mendapatkan kepastian hukum atas investasinya.

Sementara itu, Anwar Hamade selaku Ketua Tim verifikasi dan validasi Desa Tompira mengatakan bahwa, agar tidak terjadi lagi kriminalisasi bahkan penangkapan, maka seyogyanya langkah yang perlu diambil Pemerintah yaitu menyelesaikan konflik lahannya dengan menindaklanjuti hasil verfikasi dan validasi tersebut.

Anwar menjelaskan bahwa, pihaknya sebagai tim bersama pemerintah desa tompira sudah melakukan kerja-kerja verfikasi dan validasi lahan, sesuai dengan arahan dari pemerintah. Maka harusnya hasil tersebut segera ditindaklanjuti.

” Jangan sampai hasil verfikasi dan validasi yang sudah kami kerjakan hanya dijadikan pajangan tumpukan berkas yang tersimpan rapi dibawah meja pemerintah,” ucapnya.

Selanjutnya, Serikat Petani Petasia Timur (SPPT), Rusli Dg Mapille mengatakan bahwa, persoalan ini terus mendapat perhatian luas dari masyarakat, karena salah satu konflik agraria berkepanjangan antara warga dan pihak PT ANA.

Sehingga, Rusli mendesak kepada pemangku jabatan dari tingkat Kabupaten maupun Provinsi dan Satgas PKA, agar bergerak cepat menindaklanjuti hasil verfikasi dan validasi lahan warga tersebut.

” Kalau berlarut-larut diselesaikan, maka konflik agraria ini akan memicu persoalan baru,” tegas Rusli.

Example 300250
Example 300250
Example 300250
Example 120x600