BANGKEP- Bupati Rusli Moidady menghadiri audiensi sekaligus menyerahkan mini proposal program tahun 2026 di Jakarta, Dalam agenda tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memaparkan rencana strategis peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta program penanganan kerawanan pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan daerah. Kamis 26/2/2026).
Didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum dan sejumlah pejabat perangkat daerah, Rusli menegaskan bahwa ketahanan pangan harus dibangun di atas fondasi data yang akurat, terukur, dan terintegrasi. Salah satu fokus utama yang diusulkan adalah penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan hingga tingkat kecamatan. Pemetaan ini dinilai penting untuk mengidentifikasi wilayah yang rentan, sekaligus menentukan prioritas intervensi kebijakan secara tepat sasaran. Pemetaan menjadi instrumen dasar dalam perencanaan. Tanpa data yang kuat, kebijakan rawan tidak efektif. Karena itu, kami mendorong penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagai pijakan awal,” ujar Rusli dalam pemaparannya.
Program yang diajukan tidak hanya berhenti pada aspek pemetaan. Pemerintah daerah juga merancang langkah konkret penanganan wilayah rawan pangan melalui penguatan distribusi, intervensi bantuan pangan, serta sinkronisasi kegiatan lintas sektor. Pendekatan kolaboratif antarorganisasi perangkat daerah diharapkan mampu menciptakan sistem ketahanan pangan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
Selain itu, mini proposal tersebut merupakan bagian dari agenda nasional dalam mendorong konsumsi pangan yang lebih beragam, sehat, dan bergizi. Banggai Kepulauan, sebagai wilayah kepulauan dengan potensi hasil laut dan komoditas pertanian tropis, dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal.
Beberapa program strategis yang diajukan antara lain penyusunan target konsumsi per kapita sebagai acuan pengendalian dan peningkatan kualitas konsumsi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman pangan berbasis potensi lokal, serta penyediaan pangan pokok yang terukur melalui penyusunan neraca bahan makanan daerah. Neraca ini akan menjadi alat kontrol untuk melihat keseimbangan antara ketersediaan, kebutuhan, dan distribusi pangan di wilayah tersebut.
Rusli menekankan bahwa swasembada pangan tidak hanya berarti ketersediaan bahan pokok, tetapi juga kemandirian dalam memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan. Diversifikasi konsumsi, menurutnya, menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas tertentu sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Langkah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan ini dinilai selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional, terutama di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, fluktuasi harga, dan gangguan rantai pasok.
Melalui audiensi dan penyerahan mini proposal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap memperoleh dukungan kebijakan dan penguatan anggaran dari pemerintah pusat. Dengan demikian, implementasi program pada 2026 dapat berjalan optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan serta kemandirian pangan masyarakat di wilayah kepulauan.
(IKP-KOMINFO BANGKEP)
