BANGKEP – Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST., MT., AIFO, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal itu ia sampaikan dalam rapat pleno penyusunan program rencana kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di ruang rapat kantor Bupati, Rabu (28/1/2026).
Rusli mengatakan pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah. Menurut dia, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi, keterbukaan, dan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas,” kata Rusli.
Ia menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Bupati juga mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil selalu berpijak pada kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Dalam kesempatan itu, Bupati turut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menyebut pendidikan, kesehatan, dan olahraga sebagai sektor strategis yang harus mendapat perhatian serius guna menciptakan masyarakat Banggai Kepulauan yang sehat dan berdaya saing.
“Pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Keduanya tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.
Bupati berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Banggai Kepulauan yang lebih maju, inklusif, dan berkeadilan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah Bonny Hardi Putra menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat akses keuangan masyarakat di wilayah kepulauan. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 yang digelar secara virtual.
Bonny mengatakan, tahun 2025 menjadi fase pembelajaran sekaligus pencapaian bagi TPAKD. Sejumlah program seperti business matching UMKM, fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan literasi keuangan melalui program Lincakan, percepatan akses keuangan desa, hingga penguatan ekosistem digital dinilai memberikan dampak bagi pelaku usaha lokal.
“Memasuki tahun 2026, tantangan semakin kompleks, mulai dari dinamika ekonomi global hingga pesatnya perkembangan teknologi keuangan,” ujar Bonny.
