BANGGAI – Puluhan warga Desa Molino Kecamatan Luwuk Timur meminta pihak Polres Banggai agar menghentikan proses hukum kepada kuasa hukum, Hasrin Rahim, karna dinilai sebuah bentuk kriminalisasi terhadap perjuangan tanah mereka.
Sebelumnya, para warga melakukan protes di wilayah tambang PT Penta Dharma Karsa (PDK). Bukan tanpa sebab, mereka menuntut agar pihak perusahaan bertanggung jawab atas lahan, kebun mereka yang di gusur untuk kepentingan eksplorasi tambang.
Namun dalam protes itu, mereka dianggap telah menghalang-halangi aktivitas perusahaan. Sehingga Kuasa Hukum warga dijadikan tersangka, padahal dirinya hadir hanya untuk menjaga agar warga tidak melakukan tindakan anarkis.
” Kami melakukan protes tersebut, karna kemauan sendiri, bukan atas perintah kuasa hukum kami,” tegas, Atmawati salah satu warga. (23/8/2025).
” Penetapan sebagai tersangka kepada kuasa hukum kami sangat dipaksakan, tidak prosedural dan menyalahi hukum,” lanjutnya.
Atmawati juga menjelaskan bahwa sejumlah warga memiliki lahan di kawasan tambang, Tanpa ada sosialisasi AMDAL, tanaman tumbuh mereka digusur.
” PT Penta berada di Desa Siuna Kecamatan Pagimana, namun lahan yang di gusur di wilayah Desa Molino Kecamatan Luwuk Timur,” ungkapnya penuh heran.
“Lahan warga yang berada di area perusahaan itu total luasnya sekitar 600 hektare,” sambungnya.
Saat ini lahan tersebut tidak lagi bisa dimanfaatkan akibat aktivitas pertambangan. Warga yang sebelumnya berkebun kini kesulitan menjalankan kegiatan tersebut.
Diketahui, Warga Desa Molino sekitar tahun 90an sudah berada diwilayah itu dengan program transmigrasi dari pemerintah kala itu, dan sudah menggarap lahan untuk melakukan aktivitas berkebun sebagai penopang kebutuhan ekonomi.
