Catatan : Ramli Baebae
BANGGAI – Pengembangan ekonomi lokal tidak bisa diukur dari angka yang terdengar besar, tetapi dari perubahan yang benar-benar terasa. Program CSR LNG tahun 2025 menghadirkan penanaman jagung, ayam petelur, dan penguatan BUMDes sebagai wujud komitmen pemberdayaan masyarakat Ring 1.
Namun ketika angka-angka itu dibedah, realitasnya memunculkan tanda tanya serius. Di Batui, dari 1.577 hektar potensi lahan, hanya 7 hektar yang digarap. Di Kintom, 6 hektar dari 226 hektar. Di Nambo, 3 hektar dari 96 hektar. Dengan total pemanfaatan lahan yang bahkan belum menyentuh 5 persen dari potensi wilayah, sulit menyebutnya sebagai gerakan ekonomi yang masif.
Skala intervensi sekecil ini belum cukup untuk mengubah struktur ekonomi kecamatan.
Program ayam petelur menghasilkan 200 butir per hari atau 6.000 butir per bulan dari dua kelompok. Angka produksi itu memang bisa dicatat.
Namun yang tidak dijelaskan adalah berapa pendapatan bersih yang diterima setiap anggota. Berapa keuntungan setelah dikurangi pakan, listrik, dan operasional? Tanpa data tersebut, klaim keberhasilan hanya berdiri di atas produksi, bukan kesejahteraan.
Lebih dari 80 KK disebut sebagai penerima manfaat langsung. Pertanyaannya: berapa total KK di tiga kecamatan tersebut? Jika jumlahnya ribuan, maka cakupan program ini masih sangat terbatas. Sebuah program bisa berjalan, tetapi belum tentu berdampak luas.
Pengembangan ekonomi lokal yang sejati seharusnya mampu menjawab empat hal mendasar :
- Apakah pendapatan riil keluarga meningkat signifikan?
- Apakah program mampu berkembang tanpa ketergantungan bantuan?
- Apakah skala program proporsional dengan potensi wilayah?
- Apakah ada kontribusi nyata terhadap penurunan kemiskinan?
Tanpa jawaban yang transparan dan berbasis data ekonomi per rumah tangga, maka peningkatan produksi hanyalah statistik teknis.
Masyarakat Ring 1 tidak membutuhkan angka yang impresif di atas kertas. Mereka membutuhkan pendapatan yang stabil, usaha yang bertahan, dan akses pasar yang pasti. Jika ribuan hektar potensi hanya disentuh belasan hektar, maka program ini lebih tepat disebut sebagai tahap awal yang sangat terbatas, bukan transformasi ekonomi.
CSR seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial di sekitar wilayah industri, bukan sekadar laporan kinerja tahunan. Evaluasi menyeluruh dan keterbukaan data menjadi syarat mutlak agar program benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Karena pada akhirnya, keberhasilan CSR tidak diukur dari berapa hektar yang ditanam atau berapa butir telur yang dihasilkan, tetapi dari seberapa banyak keluarga yang benar-benar keluar dari tekanan ekonomi.
