BANGGAI – Listrik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Namun sangat disayangkan, listrik yang merupakan kebutuhan hajat hidup masyarakat banyak, belum dapat dinikmati oleh masyarakat, terutama yang tinggal di pedalaman.
Perusahaan Listrik Negara (PLN) sendiri merupakan perusahaan milik negara yang mengelola penyediaan listrik dan menyelenggarakan pelayanan terhadap kebutuhan energi listrik terutama untuk kebutuhan penerangan.
Namun ketika PLN masih berbicara soal kerugian dalam konteks melayani listrik untuk rakyat. Hal ini mencerminkan bahwa penyediaan layanan dasar seperti listrik yang menjadi prioritas utama pemerintah, masih mengedepankan kepentingan finansial, bukan kepentingan rakyat.
Hal itu ditegaskan Ketua EK Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Banggai, Bimbim saat mengikuti kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang diselengarakan oleh Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) di Hotel Swis Bell Luwuk (5/11/25).
” Listrik ini menyangkut kebutuhan rakyat dan saat ini Pemerintah mencanangkan Program Indonesia Terang, untuk memastikan seluruh rakyat mendapatkan akses listrik,” jelas Bimbim.
Sementara itu Rasera Project, Rifat Hakim menyoroti masih banyaknya wilayah terpencil di Kabupaten Banggai yang belum teraliri listrik. Seharusnya menurut dia, hal ini sejalan dengan visi-misi Pemerintah Daerah yaitu Banggai Menuju Gerbang Terang.
Rifat juga menyentil soal besarnya APBD Banggai yang dinilai cukup mampu membiayai pembangunan akses listrik untuk kepentingan masyarakat Banggai.
” Malu donk kalau Pemda Banggai harus berharap anggaran juga dari NGO. Padahal ini menjadi kewajiban Pemerintah,” tegas Rifat.
” Kami juga sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya program AEER yang lebih menggali potensi pembangunan listrik energi baru terbarukan,” tambahnya.
Diketahui, Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan membahas potensi pembangunan listrik energi terbarukan berbasis komunitas di Desa Doda Bunta Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.
Kegiatan itu dihadiri berbagai unsur kelembagaan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Simpang Raya, PLN, NGO, Akademisi, Lembaga Kemahasiswaan dan Kades Doda Bunta.
SM
