Suaratransformasi.com. BANGKEP- Usai mendengarkan Penyampaian Keterangan Bupati atas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) Tahun Anggaran 2026.
Melalui sidang paripurna DPRD Bangkep yang digelar Senin (13/10/2055), Verianus Lamasang, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan memberikan masukan dan saran yang penting buat Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Pertama, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran, memberikan perhatian khusus pada sektor Pertanian, Kesehatan, Pendidikan, Pariwisata serta mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan potensi lokal, meminta penajaman prioritas program serta sinergi lintas sektor dalam implementasi kebijakan anggaran.
Kedua, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa arah kebijakan dalam KUA- PPAS Tahun 2026 sangat tepat yaitu diarahkan pada penguatan pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi daerah, serta pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Ketiga, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti persoalan kasus asusila yang terjadi Desa Sambulangan Kecamatan Bulagi Utara sangat memiluhkan yang disebabkan persoalan ekonomi sehingga terjadinya eksploitasi anak dibawah umur dan hal ini harus menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah bersama Lembaga DPRD, supaya dikemudian hari tidak terjadi kasus yang sama.
Tiga pandangan Fraksi terebut selanjunya Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Penyampaian Keterangan Bupati atasRancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 Untuk Selanjutnya di bahas di Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
