MORUT – Konflik agraria di PT Agro Nusa Abadi (ANA) Morowali Utara terus saja memanas. Warga lingkar sawit yang memperjuangkan hak atas tanahnya seakan tak pernah lelah, walaupun ancaman kriminalisasi dan pemenjaraan menghantui setiap langkah perjuangan mereka.
Warga yang selama ini menuntut hak atas tanahnya acap kali diperhadapkan dengan proses hukum atas laporan perusahaan mencuri buah sawit. Hal itu dialami beberapa warga yang harus berurusan dengan hukum.
Namun ditengah sengketa lahan antara warga dengan perusahaan bergulir. Muncul konflik sosial baru yang melibatkan antara kelompok masyarakat yang saling klaim lahan di areal PT ANA.
Saling klaim lahan itu pun berlanjut hingga Konflik horizontal antar warga tak dapat terbendung. Bahkan ironisnya lagi perseteruan warga tersebut memuncak berubah menjadi aksi kekerasan fisik saling serang antara kubu.
Terbaru, selasa sore (10/3/2026), suasana tegang kembali terjadi di areal perkebunan kelapa sawit PT ANA. Hal itu menyusul adanya beberapa warga yang menjadi korban akibat terkena busur panah. Diduga kejadian ini melibatkan dua kelompok yang saling klaim lahan di areal perusahaan.
Sebelumnya juga insiden berdarah pernah terjadi, duel warga menggunakan parang hingga mengakibat dua warga asal Desa Bungintimbe tersebut harus dilarikan ke Rumah Sakit. Hal itu juga diduga dipicu karna persoalan lahan di areal PT ANA.
Dari rentetan kejadian tersebut, berbagai pihak mempertanyakan kehadiran Pemerintah ditengah situasi konflik agraria yang semakin meluas. Lambannya Pemerintah dalam melakukan penyelesaian konflik agraria dinilai akan memperpanjang situasi konflik antara warga.
” Pemerintah harusnya hadir melindungi rakyatnya. Kemana lagi dan siapa lagi kalau bukan pemerintah yang menyelesaikan persoalan ini,” kata Koordinator Aliansi Peduli Masyarakat Morowali Utara, Ambo Enre. (11/3/2026).
Olehnya, mereka mendesak kembali pemerintah agar mengambil langkah gerak cepat menyelesaikan konflik agraria yang sudah belasan tahun ini. Jangan sampai ada korban lagi akibat perseteruan sesama warga.
Proses verifikasi dan validasi lahan harus segera dirampungkan. Sehingga klaim antara warga bisa diselesaikan lewat jalur tersebut.
” Kami semua berharap kejadian berdarah tidak terjadi lagi antara warga dan tentunya harapan ini digantungkan kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” tutupnya.
SM
