BANGGAI – Pemerintah Kabupaten Banggai mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahap II yang digelar di Kecamatan Lamala, Selasa (24/2/2026), enam prioritas pembangunan disiapkan sebagai fokus kebijakan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Banggai, Amirudin, bersama Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Musrenbang Tahap II ini melibatkan enam kecamatan, yakni Lamala sebagai tuan rumah, Mantoh, Masama, Balantak Selatan, Balantak, dan Balantak Utara. Forum tersebut menjadi ruang penyelarasan usulan kecamatan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2027.
Ratusan Usulan Masuk SIPD
Berdasarkan paparan dalam forum, total ratusan usulan telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Kecamatan Lamala tercatat menginput 134 usulan, dengan 128 di antaranya telah terverifikasi. Kecamatan Masama memasukkan 235 usulan dan 190 usulan telah diverifikasi. Kecamatan Mantoh mengajukan 148 usulan dengan 135 diterima. Balantak Selatan mengusulkan 74 program dan 68 telah diverifikasi. Kecamatan Balantak memasukkan 159 usulan dengan 121 terverifikasi, sementara Balantak Utara mengajukan 62 usulan dengan 54 dinyatakan memenuhi verifikasi.
Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili, menegaskan bahwa Musrenbang tahun 2026 menjadi momentum strategis dalam menentukan arah pembangunan jangka menengah daerah.
“Kita tidak boleh lagi hanya terjebak pada pembangunan fisik yang bersifat parsial. Perencanaan pembangunan hingga 2027 harus mampu menjawab tantangan transformasi ekonomi yang lebih tangguh,” ujarnya.
Usulan Harus Berbasis Kebutuhan
Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Amirudin berpesan kepada para camat, kepala desa, dan lurah agar tidak sekadar mengusulkan program berdasarkan keinginan, melainkan kebutuhan mendesak masyarakat.
Ia menekankan pentingnya penggunaan data akurat serta kajian teknis yang matang sebelum usulan dimasukkan ke dalam SIPD, sehingga perencanaan yang disusun benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Banggai, Pupung Diliyanto, menjelaskan bahwa seluruh usulan kecamatan akan disesuaikan dengan prioritas daerah. Setiap program akan melalui survei lapangan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran serta kondisi geografis wilayah Banggai.
Infrastruktur Masih Jadi Sorotan
Dalam forum tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Banggai, Sukri Djalumang, menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD. Ia menyoroti masih banyaknya infrastruktur jalan di enam kecamatan yang membutuhkan perhatian serius.
Menurutnya, perbaikan akses jalan menjadi kebutuhan mendesak karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Adapun enam prioritas pembangunan yang menjadi fokus pembahasan meliputi pengembangan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, perluasan jaringan internet, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan sebagai penopang utama perekonomian masyarakat Banggai.
Melalui Musrenbang Tahap II ini, Pemerintah Kabupaten Banggai berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara terukur dan realistis. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar program pembangunan yang dirancang tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terealisasi secara berkelanjutan.
