BANGKEP – Pernyataan Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady terkait eksplorasi tambang batu gamping menjadi soroton publik. Pasalnya, ketika rapat paripurna pertanggungjawaban APBD Tahun 2024, Rabu (9/7/25) kemarin. Dirinya mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu adanya tambang batu gamping.
Pernyatan tersebut dinilai kontradiktif dengan situasi dan kondisi masyarakat, yang saat ini gencar melakukan penolakan adanya rencana aktivitas tambang batu gamping di Pulau Peling.
Bahkan pernyataan tersebut dianggap tidak konsisten, karna sebelumnya, usai Sidang Paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Jumat (7/2/25) lalu. Rusli Moidady saat di wawancarai oleh sejumlah wartawan mengatakan, terkait rencana eksplorasi batu gamping, diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.
Rusli pada waktu itu juga menjelaskan bahwa terdapat Forum Penataan Ruang (FPR) yang melibatkan berbagai OPD sesuai dengan keahliannya masing-masing. Tim ini akan bekerja melakukan kajian, penelitan apakah sebuah investasi bisa dilaksanakan atau tidak.
Meskipun izinnya telah selesai semua, pada akhirnya keputusan terakhir ada pada masyarakat, kalaupun masyarakat menolak tentunya tidak direalisasikan.
” Ketika masyarakat menolak, pemerintah mengikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat,” kata Rusli saat diwawancarai usai Sidang Paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 di Ruang Sidang DPRD Bangkep, Jumat (7/2/25) lalu.
Di lain sisi, Bupati Rusli Moidady dan Wakil Bupati Serfi Kambey diminta untuk tegas dalam menghadapi ekspansi pertambangan batu gamping (batu kapur) yang rencananya akan melakukan eksploitasi di daerah tersebut.
Hal itu diungkapkan dengan tegas oleh Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Banggai Kepulauan, Ahmad Tobunggu.
Menurut Ahmad, masuknya pertambangan akan mengancam eksistensi Masyarakat Adat itu sendiri. Bukan tidak mungkin, mereka akan tersingkir dari ruang ekonomi, sosial dan budaya yang selama ini dijaga kelestariannya sebagai bentuk kearifan lokal.
” Banyak contoh kasus adanya pertambangan membuat masyarakat adat tersingkir dari penghidupannya,” katanya.
SM
