BANGKEP – Hujan kritik mewarnai pembahasan Raperda Pertanggung jawaban Pelaksana APBD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) tahun 2024 saat rapat Paripurna DPRD, Rabu (9/7/2025) yang juga dihadiri Bupati Bangkep, Rusli Moidady.
Pansus DPRD dalam laporan yang dibacakan oleh Erik Lauw mengatakan, dari hasil pembahasan Pansus terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian terkait pengelolaan keuangan daerah tahun 2024.
Politisi PDI-Perjuangan ini menyoroti Penyajian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dimana Pansus menilai pertanggung jawaban bukan hanya sekedar kewajiban administratif akan tetapi juga merupakan instrument penting untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel dan efektif, dalam pengelolaan Keuangan Daerah untuk kepentingan Masyarakat.
Dari Hasil Penelitian dan Pembahasan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksana Pansus DPRD Bangkep, olehnya itu juru bicara Pansus Dewan ini merekomendasikan pada Pemerintah Daerah yakni perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola pendapatan daerah, baik yang bersumber dari transfer pusat maupun pendapatan asli daerah (PAD).
Sehingga Pansus DPRD merekomendasikan 3 poin penting yang pertama, evaluasi perencanaan kesiapan program sejak awal tahun, termasuk dokumen teknis dan syarat penyaluran dana transfer.
Kedua fokuskan pengawasan dan realokasi pada kegiatan yang tidak siap, serta perkuat SDM pelaksana di OPD strategis.
Sedangkan untuk poin ke tiga, Laporan Operasional menunjukkan bahwa perbandingan rasio beban rasio pendapatan di atas 100 %, beban pegawai dan barang/jasa lebih dari 71% dari pendapatan, terdapat kekurangan anggaran sebesar kurang lebih 6% dari total pendapatan operasional daerah yang masih tertutupi oleh SiLPA dan Pos nonoperasional negatif.
