BANGGAI – Dalam upaya pemulihan korban penggusuran paksa masyarakat Tanjung Sari Luwuk Banggai. Tim Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulteng melakukan konsolidasi dan sosialisasi bersama warga tersebut.
Dalam pertemuan itu, Noval A Saputra salah satu Tim Satgas PKA mengatakan, bahwa program pemulihan nantinya berupa pemberdayaan melalui kelompok-kelompok masyarakat.
” Kami bersama warga mau merumuskan tentang bagaimana pemberdayaan , contohnya seperti kelompok nelayan dan penjahit,” kata Noval.
Sementara itu, Kasubag Lingkungan Hidup Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulteng, Fadli Godal mengatakan bahwa, selain membahas pemberdayaan warga, hak-hak dasar juga harus diwujudkan.
” Insyallah dianggarkan pada tahun 2026, mari kita sama-sama memperjuangkannya,” tuturnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) PKA, melakukan rapat pada Senin 26 Agustus 2025 di ruang rapat Kantor Bupati Banggai. Rapat dengan agenda membahas persoalan Masyarakat Tanjung Sari.
Rapat tersebut sedikit memberikan angin segar kepada masyarakat tanjung. Pasalnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten akan melakukan kolaborasi kebijakan untuk terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar korban penggusuran paksa 2017 silam itu.
SM
