Jakarta – Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND) Menanggapi surat terbuka Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) yang dikirimkan ke UNICEF terkait tragedi kemanusiaan yang menimpa seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT).
LMND menilai tragedi tersebut tidak boleh dipolitisasi dengan narasi yang menyimpulkan seolah-olah kebijakan pendidikan nasional gagal total dan negara abai terhadap hak anak.
Sekretaris Jenderal LMND, Julfikar Hasan, menyatakan pihaknya memiliki sikap yang sama dalam mengecam tragedi kemanusiaan tersebut. Namun, menurutnya, menyalahkan kebijakan nasional secara langsung tanpa melihat data dan konteks justru menyesatkan publik.
“Ini tragedi kemanusiaan yang tidak boleh terulang. Tapi jangan menjadikan penderitaan anak sebagai alat politik dengan narasi bahwa negara tidak peduli pendidikan. Itu tidak sesuai dengan data,” kata Julfikar, Jumat (7/2/2026).
Julfikar memaparkan, berdasarkan APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun atau sekitar 20 persen dari total belanja negara, sesuai amanat UUD 1945.
Anggaran tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah dan dialokasikan untuk Dana BOS, Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, tunjangan dan peningkatan kualitas guru, serta dukungan pendidikan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kalau melihat angka APBN, jelas pendidikan ditempatkan sebagai investasi masa depan bangsa. Persoalan yang harus dikritisi adalah implementasi dan pengawasan di daerah, bukan menyederhanakan masalah dengan menyalahkan kebijakan nasional,” ujarnya.
LMND juga menilai tragedi di NTT harus dijawab dengan solusi konkret agar tidak terulang. Salah satunya melalui penguatan konsep Sekolah Rakyat sebagai sistem pendidikan yang benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan wilayah terpencil.
Sekolah Rakyat dinilai perlu mencakup pendidikan gratis dan inklusif, penyediaan perlengkapan sekolah oleh negara, sekolah berbasis komunitas dan asrama di wilayah ekstrem, serta integrasi pendidikan dengan perlindungan sosial, gizi, dan kesehatan anak.
“Sekolah Rakyat adalah bentuk kehadiran negara secara nyata. Tidak boleh ada lagi anak kehilangan masa depan hanya karena kemiskinan dan keterbatasan wilayah,” tegasnya.
LMND juga mendorong UNICEF untuk berperan secara konstruktif, terutama dalam mendampingi implementasi kebijakan pendidikan di daerah 3T serta mengawasi distribusi bantuan pendidikan agar tepat sasaran.
Menurut LMND, tragedi kemanusiaan harus menjadi momentum evaluasi bersama, bukan ajang saling menyalahkan yang justru mengaburkan jalan keluar.
“Kritik harus berbasis data dan solusi. Negara sedang berbenah, dan itu perlu dikawal secara kritis dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Ia menambahkan, apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hari ini patut untuk diapresiasi dan didukung bersama. Tantangan utama justru terletak pada implementasi kebijakan di lapangan yang harus terus diawasi secara kritis oleh seluruh elemen masyarakat.
” Negara kita adalah negara gotong royong. Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga perlu dikawal bersama agar benar-benar dirasakan rakyat, tutupnya.
