MORUT – Akhir-akhir ini gelombang desakan publik terus menguat ke permukaan. Menyusul lambannya penanganan atau pun penyelesaian konflik agraria yang melibatkan PT Agro Nusa Abadi (ANA) dengan empat desa lingkar sawit yaitu Desa Bunta, Tompira, Towara dan Bungintimbe di Kabupaten Morowali Utara.
Mulai dari Pemerintah Kabupaten sampai pada Pemerintah Provinsi dianggap abai dan terkesan menunjukan ketidakmampuan atau pun keberanian dalam menyelesaikan konflik agraria yang sudah akut ini.
Tak terhitung sudah demonstrasi yang dilakukan warga lingkar sawit dalam menyuarakan hak atas tanahnya. Bahkan dibeberapa pertemuan rapat mediasi di Kantor Bupati dan Pemerintah Provinsi, dalam membahas persoalan tersebut. Namun sampai detik ini ibarat pribahasa ” bagai pungguk merindukan bulan “. Harapan warga yang sangat kuat namun jauh tak tercapai.
Bahkan luasan per-Desa sudah di keluarkan angkanya di era kepemimpinan Gubernur Rusdi Mastura. Jumlahnya pun bervariasi di setiap Desa lingkar sawit untuk dilepaskan lahannya. Namun tindaklanjut dari proses tersebut seakan hilang ditelan bumi.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, kenapa konflik agraria dilingkar PT ANA menyisakan berbagai cerita, drama dan episode yang tak terselesaikan. Ada apa ?
Aliansi Masyarakat Peduli Morowali Utara, salah satu gerbong yang memperjuangkan nasib warga lingkar sawit, kali ini juga mendesak para petinggi pemerintahan untuk menggunakan kewenangannya dalam menyelesaikan konflik agraria tersebut.
” Jangan sampai, kepercayaan publik kepada Pemerintah menjadi menurun. Retorika komitmen kesejahteraan yang digaungkan pada masa kampanye Pilkada hanyalah Surga Telinga,” kata Koordinator Aliansi, Ambo Endre.(13/9/25).
Menurut Ambo, di era kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tengah yang baru belum menunjukkan proses penyelesaian yang serius.
” Saat ini penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dan PT ANA bagaikan kapal yang kehilangan arah ditengah samudera yang luas terombang-ambing oleh gelombang samudera yang ganas tanpa menemukan arah,” ungkap Ambo.
Sementara itu, lanjut Ambo, pihak PT ANA sendiri sedang berusaha membangun citra baik di dunia internasional maupun nasional, sedangkan warga lingkar sawit belum mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya
Sandaran harapan warga lingkar sawit untuk melihat secercah keadilan saat ini tertuju pada pemangku negeri ini. Baik Bupati maupun Gubernur Sulawesi Tengah tentunya punya tanggungjawab sosial untuk memastikan masyarakatnya agar terlindungi serta terpenuhnya keadilan dan kesejahteraan.
SM
