Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250 Example 728x250
Umum

Kejelasan Status Eks HGB Dituntut Warga Palu, Pemprov Segera Tindaklanjuti Aspirasi

128
×

Kejelasan Status Eks HGB Dituntut Warga Palu, Pemprov Segera Tindaklanjuti Aspirasi

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

PALU – Aksi demonstrasi dilakukan oleh warga dari tiga kelurahan di Kecamatan Mantikulore yakni Tondo, Talise, dan Talise Valangguni di Palu (10/9/25).

Mereka menuntut kejelasan terkait lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) Perusahaan yang tidak memanfaatkan lahannya.

Example 300x600

Sasaran aksi yang lebih dulu dituju adalah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, kemudian menuju ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kanwil ATR/BPN Sulawesi Tengah dan berakhir di Kantor Walikota Palu.

Dalam orasi politiknya, massa aksi menyampaikan tuntutan diantaranya yaitu masyarakat menuntut pencabutan HGB PT Sinar Putra Murni, PT Sinar Waluyo dan PT Duta Dharma Bhakti yang berada di Wilayah Tondo dan Talise.

Mereka menyampaikan bahwa sudah sejak lama berjuang untuk pencabutan HGB, kebutuhan terhadap penguasaan dan kepemilikan lahan untuk pertanian maupun pembangunan kawasan permukiman masyarakat menjadi kebutuhan saat ini.

Mewakili Gubernur Sulteng, Fahrudin menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sulteng berkomitmen untuk selalu berada di pihak Masyarakat.

” Pemerintah Provinsi berkomitmen akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat dengan segera melakukan rapat koordinasi melibatkan para pihak termasuk Masyarakat,” Ujar Asisten 1 Setda Provinsi Sulteng itu.

Selanjutnya, massa aksi menaruh kepercayaan kepada Pemerintah Provinsi agar dapat menyelesaikan persoalan ini, sebab masyarakat menilai Gubernur Sulteng mempunyai komitmen untuk menyelesaikan persoalan agraria di Sulawesi Tengah, karena sudah membentuk Satgas PKA (Penyelesaian Konflik Agraria) untuk menjawab problem yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan besar.

Sementara itu, Ketua Satgas PKA, Eva Bande menyampaikan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan komitmen Gubernur untuk menyelesaikan problem Konflik Agraria di Sulteng.

” Ini sudah saatnya kita mengakhiri tangisan penderitaan Masyarakat, sudah saatnya Masyarakat mendapatkan keadilan. Saya menegaskan kepada Pemerintah agar tidak berpihak pada pemodal besar, berpihaklah kepada Masyarakat kecil yang selalu terpinggirkan,” tegasnya.

Example 300250
Example 300250
Example 300250
Example 120x600