BANGGAI – Ketimpangan Konflik dalam kawasan hutan acap kali terjadi di indonesia khususnya di Sulawesi Tengah. Sehingga Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulawesi Tengah dan KPH Balantak akan bersinergi dalam melakukan mitigasi konflik khususnya di Kabupaten Banggai.
Hal itu dikatakan pada kegiatan Workshop Indentifikasi dan Pengendalian Konflik Tenurial di Wilayah Kawasan Hutan, bertempat di Hotel Santika Luwuk, Senin (22/9/2025).
Ketua Harian Satgas PKA, Eva Bande mengatakan, dalam banyak kasus, masyarakat melakukan aktivitas dalam kawasan hutan dikriminalisasi. Hal ini tentunya membuat ketimpangan, perusahaan bisa kok rakyat tidak bisa ?
Di Luwuk Banggai sendiri, Lanjut Eva, terdapat Hak Guna Usaha (HGU) yang terbit dalam kawasan hutan Marga Satwa Bangkiriang. Sehingganya, hal tersebut telah ditertibkan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dibentuk oleh Presiden Prabawo.
Untuk Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA), Sulawesi Tengah, kata Eva, dalam kurun waktu lima bulan terakhir, terdapat 40 pengaduan dari berbagai masyarakat yang berkonflik dengan Korporasi (Perusahaan).
” Sehingganya berkaitan dengan konflik tersebut sangat diperlukan keberanian Pemerintah atau itikad baik untuk melalukan koreksi terhadap seluruh kebijakan,” katanya.
Sementara itu, KPH Balantak, Yunus Papea menegaskan bahwa workshop ini merupakan bagian dari upaya strategis KPH dalam mengelola kawasan hutan secara efektif.
Dukungan dari program RBP GCF REDD, Output 2 lewat BPDLH dan KEMITRAAN, memberikan peluang bagi KPH dan pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik atas konflik yang ada.
“Konflik yang terjadi sering kali bersumber dari perbedaan kepentingan dan kurangnya koordinasi. Dengan workshop ini, kami ingin membuka ruang dialog yang konstruktif antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha, agar tercipta pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” jelas Yunus.
SM
