BANGKEP – Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey menegaskan bahwa integritas tidak cukup hanya menjadi slogan. Menurut dia, integritas mesti dibuktikan melalui kerja yang konsisten, terutama oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal itu disampaikan Serfi saat membuka Workshop Penguatan Integritas dan Kepemimpinan Kepala OPD dalam Implementasi SPIP untuk Peningkatan Maturitas SPIP Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, yang digelar bersama BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (12/2/2026).
“SPIP bukan sekadar dokumen, bukan pula pemenuhan indikator penilaian. SPIP adalah cerminan kualitas kepemimpinan,” kata Serfi.
Ia menyebut keberhasilan atau kegagalan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sangat ditentukan oleh komitmen dan keteladanan pimpinan OPD. Target peningkatan maturitas SPIP 2026, menurut dia, bukan agenda administratif, melainkan komitmen nyata membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil.
Serfi meminta seluruh kepala OPD menjadi teladan integritas di unit kerja masing-masing, memastikan manajemen risiko dijalankan secara nyata, serta membangun budaya pengendalian intern agar setiap pegawai memahami tugas, risiko, dan tanggung jawabnya.
“Saya tidak menginginkan SPIP berjalan hanya ketika ada penilaian. SPIP harus hidup dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara serius dan tepat waktu. Menurut Serfi, tanpa komitmen pimpinan, sebaik apa pun regulasi tidak akan menghasilkan perubahan.
“Kalau komitmen kuat, sistem akan berjalan. Kalau lemah, semuanya hanya formalitas,” katanya.
Serfi berharap seluruh kepala OPD menunjukkan komitmen yang konkret dan terukur agar target peningkatan maturitas SPIP Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2026 dapat tercapai secara berkelanjutan.
“Mari jadikan integritas sebagai pondasi kepemimpinan, dan SPIP sebagai instrumen untuk memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar dia.
Workshop tersebut juga diisi pemaparan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, Ak., AAP., CHRPE., FRMP. Dalam paparannya, Agus menekankan pentingnya efektivitas belanja daerah dan keterkaitan program dengan indikator makro pembangunan, seperti rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup.
Menurut Agus, setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Ia menyoroti masih adanya potensi belanja tidak efektif serta perlunya penguatan perencanaan berbasis data agar program daerah benar-benar menjawab persoalan riil, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Tujuan akhir birokrasi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semua program harus bermuara ke sana,” kata Agus.
Kegiatan dihadiri Kepala OPD serta undangan lainnya.
(Roy-KOMINFO)
