BANGGAI – Pemerintah Kabupaten Banggai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahap II tingkat kecamatan untuk wilayah Batui, Batui Selatan, Moilong, Toili, Toili Jaya dan Toili Barat, yang dipusatkan di Kecamatan Toili, Kamis (27/2/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banggai 2025–2029.
Sambutan Bupati Banggai, Amirudin, disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, Ramli Tongko. Dalam sambutannya, bupati menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan forum strategis yang menentukan arah dan wajah pembangunan daerah ke depan.
“Di forum inilah kita menguji apakah program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, apakah anggaran berpihak kepada rakyat, dan apakah pembangunan yang dilaksanakan sudah adil dan merata,” tegasnya.
Fokus pada Empat Pilar Pembangunan
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa pembangunan Kabupaten Banggai lima tahun ke depan difokuskan pada empat pilar utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan pelayanan publik, serta pemerataan infrastruktur wilayah.
Program ekonomi, lanjutnya, harus mampu membuka lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Infrastrukturnya yang dibangun tidak hanya tampak secara fisik, tetapi juga harus benar-benar memperlancar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Musrenbang Tahap II di tingkat kecamatan dinilai memiliki posisi krusial karena menjadi ruang penyelarasan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan daerah yang lebih terarah dan terukur.
Sinergi dan Perencanaan Berbasis Data
Bupati juga menekankan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Kecamatan harus menjadi simpul koordinasi yang efektif. Kepala desa dan lurah harus menyampaikan aspirasi masyarakat secara objektif dan berbasis data. Perangkat daerah harus responsif dan terbuka,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar budaya perencanaan ke depan harus rasional, berbasis data, serta akuntabel. Setiap usulan yang diajukan wajib diuji secara kritis, apakah benar-benar prioritas, berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, dan mendukung indikator kinerja daerah.
Respons atas Keterbatasan Fiskal
Dalam konteks keterbatasan fiskal, pemerintah daerah meminta seluruh pihak menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar keinginan. Program pendidikan harus meningkatkan kualitas generasi muda, sementara program kesehatan harus mampu menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pemerataan pembangunan, menurut bupati, bukan berarti semua wilayah mendapatkan porsi yang sama, melainkan sesuai dengan tingkat urgensi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Daerah dengan akses terbatas, infrastruktur minim, atau angka kemiskinan tinggi harus menjadi prioritas intervensi.
Sebagai bagian dari upaya percepatan pelayanan, Pemkab Banggai juga telah melahirkan inovasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat guna mempercepat pelayanan publik di tingkat kecamatan.
Komitmen Transparansi dan Integritas
Bupati menegaskan bahwa Musrenbang merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik pemerintah kepada masyarakat. Setiap rupiah anggaran adalah amanah, dan setiap program yang ditetapkan adalah janji kepada rakyat.
Karena itu, seluruh proses Musrenbang diminta berjalan secara transparan, partisipatif, dan penuh integritas tanpa adanya kepentingan sempit yang mengalahkan kepentingan masyarakat luas.
Mengakhiri sambutannya, melalui Sekda, Bupati Banggai secara resmi membuka Musrenbang RKPD Tahap II tingkat kecamatan dengan harapan forum tersebut menghasilkan rumusan prioritas pembangunan yang produktif, kritis, dan konstruktif demi mewujudkan Kabupaten Banggai yang lebih maju, adil, dan sejahtera.*
