BANGGAI – Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulawesi Tengah melakukan Evaluasi dan Monitoring (Monev) bersama kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Banggai dalam rangka percepatan penyelesaian konflik sumberdaya alam di wilayah itu.
Rapat Evaluasi dan Monitoring tersebut diadakan selama dua hari terhitung dari tanggal 13 sampai 14 April 2026 di Kantor Bupati Banggai.
Ada hal yang berbeda, kali ini kedatangan tim Satgas PKA yang dipimpin Eva Bande itu tampak mendapat antusias dari warga yang saat ini tengah berjuang dalam mendapatkan hak atas tanahnya akibat ekspansi korporasi (perusahaan) perkebunan kelapa sawit.
Warga yang datang tersebut berasal dari wilayah konflik agraria lingkar sawit yaitu PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) di Kecamatan Toili, PT Sawindo Cemerlang Kecamatan Batui dan PT Wira Mas Permai di Kecamatan Bualemo.
Salah satu warga lingkar sawit mengatakan, hadirnya Satgas PKA melakukan rapat Monitoring dan Evaluasi bersama Pokja yang dibentuk oleh Pemkab Banggai, diharapkan mampu menjawab keluh-kesah mereka selama ini.
Warga berharap penyelesaian yang adil dengan mencakup pengakuan hak atas tanah dan penerbitan sertifikat, serta pemulihan keadilan struktural.
” Kami juga berharap penghentian segala bentuk kriminalisasi kepada para petani yang tengah berjuang mendapatkan hak atas tanahnya kembali,” ungkap warga.
Sementara itu, Ketua Satgas PKA Sulteng, Eva Bande mengatakan bahwa, kedatangan mereka untuk memfinalisasi data spasial, memeriksa
kepatuhan hak lahan plasma, serta menyelesaikan persoalan tumpang tindih Sertipikat Hak
Milik (SHM) dengan kawasan hutan atau HGU.
” Kami ingin mencocokkan dokumen atau informasi pendukung yang relevan. Dokumen dimaksud mencakup data spasial objek transmigrasi, serta dokumen verifikasi fisik lahan lainnya,” jelas Eva.
SM
