MORUT – Warga yang mempunyai alas hak lahan memprotes Pemerintah Desa (Pemdes) Towara. Pasalnya mereka menuntut agar tim yang dibentuk oleh Pemdes, melakukan verifikasi dan validasi lahan masyarakat.
Hal itu diungkapkan Hendra salah satu warga yang mempunyai legalitas lahan di Desa Towara. Menurutnya, proses verifikasi dan validasi tujuannya untuk menyaring dan memastikan objek dan subjek lahan, sesuai dengan kesepakatan pada 21 Mei 2024 di Pemda Morut.
Bahkan Hendra menilai Pemdes Towara dalam hal ini Kepala Desa diduga sengaja membenturkan sesama masyarakat. Kesepakatan yang dibangun antara Pemdes Towara dengan PT ANA terkait pelepasan lahan 20 persen untuk dijadikan plasma menjadi polemik ditengah warga.
” Skema yang diambil oleh Kades Towara tanpa berdasarkan proses verifikasi dan validasi lahan, seakan membenturkan warga itu sendiri,” kata Hendra. (31/6/2025).
” Kami sebagai warga yang mempunyai hak legalitas lahan di Desa Towara menuntut agar Kades bersama tim secepatnya melakukan proses verifikasi dan validasi, agar objek dan subjeknya jelas,” sambung Hendra.
Diketahui Jumat malam (30/5/2025) kemarin, sesama warga dilokasi sempat bersitenggang. Hal itu karna sebagian warga menuntut adanya keadilan dan kejelasan terkait pelepasan lahan tersebut.
Kades Towara yang dikonfirmasi melalui pesan whatsap, sampai berita ini ditayangkan belum memberikan responnya terkait hal itu.
SM
