MORUT – Konflik Agraria dilingkar sawit PT Agro Nusa Abadi (ANA) semakin memanas. Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Morowali Utara, Ambo Endre menduga pihak perusahaan memprovokasi sesama warga.
Bahkan beberapa desa lingkar sawit yang tidak melakukan verifikasi dan validasi lahan juga dianggap mengenyampingkan hak keperdataan warga yang jelas alas haknya.
Selain itu pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Provinsi diminta agar segera mengevaluasi kebijakan Pemerintah Desa Towara terkait pelepasan lahan oleh PT ANA seluas 266 Hektar karena itu tidak berkeadilan.
” Jangan sampai ketegangan ini terus memanas di lokasi, harus cepat di selesaikan melalui Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi tanpa mengesampingkan hak-hak keperdataan masyarakat baik yang berada didalam desa itu sendiri maupun yang berasal dari luar desa, sebelum terjadi konflik horizontal,” tegas Ambo Endre. (5/6/2025).
Selain Aliansi Masyarakat Peduli Morowali Utara, Serikat Petani Petasia Timur juga mendesak Gubernur Anwar Hafid dan Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) agar segera menyelesaikan konflik lahan yang melibatkan PT ANA dan warga dilingkar sawit.
Harapan dan tumpuan warga berada dipundak Anwar Hafid sebagai pemimpin baru di Sulawesi Tengah ini. Para petani menilai, orang yang pernah menjabat Bupati Morowali itu mengenal betul awal masuknya investasi perkebunan sawit tersebut.
Konflik lahan yang telah berlangsung kurang lebih 19 tahun ini semakin hari semakin memanas di lokasi. Situasi ini dianggap sebagai alarm, bahwa konflik agraria di PT ANA perlu penanganan serius.
Mereka menekankan pentingnya proses penyelesaian yang terbuka dan adil, dengan melibatkan masyarakat. Penyelesaian yang dilakukan secara sepihak hanya akan memperburuk keadaan dan menambah penderitaan warga.
SM
