POSO – Selain menyikapi soal hak keperdataan masyarakat transmigrasi Madoro Kabupaten Poso. Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulawesi Tengah juga melakukan peninjauan sejumlah fasilitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan di daerah transmigrasi tersebut.
Dalam kunjungan tersebut Ketua Satgas PKA, Eva Bande melihat situasi yang sangat mengiris hati. Pasalnya di wilayah transmigrasi tersebut, sarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan sangat memprihatinkan. Hal ini tentunya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi di wilayah itu.
” Sangat miris, kondisi gedung sekolah, pustu dan jalan yang ada di daerah transmigrasi madoro tidak memadai. Ini harus jadi perhatian serius dari Pemerintah,” ungkap Eva (23/5/2025).
Sehingga, menurut Eva persoalan ini harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah terkait pemenuhan hak konstitusi mereka. Jangan sampai kesenjangan sosial ini terus dialami masyarakat Transmigrasi Madoro.
” Hal ini telah kami laporkan ke Gubernur, dan menjadi atensi, serta dalam waktu dekat akan meninjau lokasi transmigrasi tersebut,” ucap Eva.
Sebelumnya Satgas PKA yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perkimtan Sulteng, Abd Haris Karim, dan Ketua Harian Eva Bande bersama Pemda Poso melakukan pertemuan.
Rapat tersebut guna menindaklanjuti keluhan masyarakat Transmigrasi Madoro terkait masalah pertanahan, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, hingga status Desa.
Adapun tuntutan masyarakat yang disampaikan oleh Silnayanti Bonturan, Cristovel dan Yeni Sandipu antara lain :
- Kejelasan sertifikasi tanah LUI, LU2, dan pekarangan.
- Akses layanan kesehatan dan kehadiran bidan desa aktif.
- Perbaikan fasilitas pendidikan dasar yang saat ini sangat terbatas.
- Penyediaan bangunan PAUD yang layak.
- Penanganan banjir yang menghambat aktivitas sekolah anak-anak.
- Perbaikan jalan dan jembatan yang rawan terendam banjir.
- Penjelasan terkait beban utang Rp98 juta per KK dari PT SJA 2.
- Penegasan tapal batas antara Desa Kancu’u dan Desa Tiu.
