300 Petani Morowali Kehilangan Akses Kebun, PT Vale Dilaporkan ke Satgas PKA Sulteng
PALU — Warga dari enam desa di Kabupaten Morowali kembali mendatangi Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulawesi Tengah di Palu, Senin, 16 November 2026. Mereka mengadukan PT Vale Indonesia Tbk yang dinilai telah merugikan masyarakat.
Sedikitnya 30 perwakilan petani dari enam desa itu diterima Koordinator Divisi Advokasi Satgas PKA, Noval Saputra, di ruang rapat Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Juru bicara petani, Watini, anggota Asosiasi Petani Maju Bersama, menyampaikan dua tuntutan masyarakat.
Pertama, warga meminta Gubernur Sulawesi Tengah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tengah untuk menghentikan proses penyelidikan atas laporan PT Vale terhadap masyarakat dari enam desa. Mereka juga menyerahkan surat panggilan klarifikasi beserta daftar nama warga yang dilaporkan.
Kedua, masyarakat menuntut PT Vale dan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah tidak lagi melarang mereka mengakses dan menggarap lahan perkebunan yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga.
AKSES KEBUN DITUTUP
Pada pertemuan itu, Watini mengungkapkan PT Vale Indonesia Tbk telah menutup seluruh akses warga menuju kebun mereka sejak Senin, 16 November 2026.
Penutupan itu memperburuk konflik yang telah berlangsung sejak perusahaan melarang warga menggarap lahan pada Januari 2026. Larangan tersebut, menurut Watini, disertai pelibatan Polisi Kehutanan dan aparat kepolisian.
PT Vale beralasan lahan yang digarap warga masuk dalam wilayah Kontrak Karya perusahaan dan kawasan hutan yang telah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Enam desa tersebut adalah Siumbatu, Dampala, dan Lele di Kecamatan Bahodopi, serta One Pute Jaya, Bahomotefe, dan Bahomoahi di Kecamatan Bungku Timur.
Menurut Watini, sekitar 300 petani dari enam desa itu tergabung dalam Asosiasi Petani Maju Bersama. Organisasi tersebut sedang mengurus legalitas badan hukum melalui penerbitan surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum.
KEBUN SEJAK 2011
Ia menjelaskan, lahan yang kini menjadi objek konflik telah lama menjadi sumber penghidupan keluarga mereka. Orang tua warga, kata dia, sejak dahulu telah beraktivitas di kawasan tersebut, termasuk bertani serta mengambil damar dan rotan. Masyarakat kemudian membuka dan mengembangkan kebun sejak 2011.
Beragam tanaman dibudidayakan, mulai dari durian, pala, merica, kelapa dalam, jambu mete, sawit, pisang, mangga, nangka, cengkeh, alpukat, buah naga, jengkol, hingga asam jawa. Setiap keluarga, menurut Watini, menguasai lahan garapan sekitar dua hektare.
Warga mulai dilarang memasuki kebun sejak Januari 2026, setelah PT Vale menjalankan kegiatan operasionalnya yang menurut warga telah dimulai sejak 2023. Pelarangan itu semakin ketat setelah perusahaan melakukan kegiatan produksi dengan alasan lahan masyarakat berada dalam kawasan hutan berdasarkan IPPKH yang dimiliki perusahaan. Persoalannya, menurut Watini, perusahaan tidak pernah menyosialisasikan keberadaan IPPKH maupun menjelaskan batas-batas wilayah izin tersebut kepada masyarakat. Akibatnya, warga tidak mengetahui secara pasti wilayah yang masuk dalam perizinan perusahaan.
Sejak larangan diberlakukan, masyarakat telah berulang kali berupaya mendapatkan kembali akses ke kebun mereka. Berbagai mediasi ditempuh, disertai aksi massa di wilayah konsesi PT Vale. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang memungkinkan warga kembali menggarap lahan.
DIDUGA DIINTIMIDASI DAN DILAPORKAN
Watini juga mengungkapkan, setiap kali warga mendatangi kebun untuk bekerja, mereka selalu mendapat pengawalan petugas keamanan PT Vale dan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
Ia bahkan menuding petugas Polisi Kehutanan merusak tanaman milik warga dan melakukan intimidasi. Petugas, menurut dia, juga membuat surat pernyataan tanpa melibatkan masyarakat serta meminta data-data warga. Ketika diminta menunjukkan surat tugas dalam kegiatan tersebut, petugas disebut tidak dapat memperlihatkannya.
Ketegangan kemudian meningkat dalam aksi spontan warga pada 13 Oktober 2026 di pos kehutanan Kilometer 9 Baho Bes. Posko yang disediakan PT Vale itu, menurut Watini, ditempati Polisi Kehutanan, aparat kepolisian, dan petugas keamanan perusahaan.
Dalam aksi tersebut, situasi sempat tidak terkendali hingga sejumlah warga merusak pagar posko di Kilometer 12 dan portal di Kilometer 9. Peristiwa itu kemudian berujung pada pelaporan sejumlah warga ke Polda Sulawesi Tengah.
Watini menyebut dirinya dan Borong termasuk warga yang dilaporkan dengan dugaan tindak pidana menghasut dalam aksi tersebut.
Ia juga mengatakan, pelaporan PT Vale ke Polda Sulteng pada 28 Oktober 2026 dilakukan ketika warga yang dilaporkan sedang berada di lokasi aksi di wilayah perusahaan. Selain itu, sebanyak 17 warga dilaporkan PT Vale ke Polda Sulteng atas dugaan tindak pidana perambahan hutan.
TIGA KALI MEDIASI, BELUM SELESAI
Di tengah ketegangan tersebut, aksi massa kembali berlangsung pada 26–29 Oktober 2026 di wilayah konsesi PT Vale. Rangkaian aksi itu, menurut Watini, menghasilkan tiga kali mediasi yang masing-masing difasilitasi Asisten I Pemerintah Kabupaten Morowali, Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, dan terakhir Bupati Morowali.
Dalam mediasi yang dipimpin Bupati Morowali, menurut Watini, disepakati akan dilakukan penurunan status kawasan hutan agar lahan tersebut dapat diperuntukkan bagi masyarakat. Namun, dalam forum yang sama, terdapat sekitar 300 hektare lahan yang dinyatakan masuk kawasan yang tidak boleh digarap.
Watini juga menyampaikan, Pimpinan Site Bahodopi PT Vale, Indra Wijaya, pernah menyatakan terdapat lahan seluas 1.200 hektare yang disiapkan untuk penyelesaian melalui skema ganti rugi tanam tumbuh. Meski demikian, masyarakat memilih tetap bertani daripada menerima ganti rugi tanaman.
Bagi mereka, kebun tersebut merupakan sumber penghidupan keluarga. Hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.
Karena itu, Watini mempertanyakan solusi yang ditawarkan perusahaan dan pemerintah ketika pemilik lahan terus dilarang mengakses kebunnya sendiri.
“Kalau PT Vale dan Polisi Kehutanan tetap bersikeras melarang masyarakat masuk ke kebun, lalu apa solusi yang diberikan kepada kami?” kata Watini dalam pertemuan tersebut.
SATGAS PKA JANJI TINDAK LANJUTI
Menanggapi aduan tersebut, Noval Saputra mengatakan, Satgas PKA akan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
Pihaknya juga akan menyampaikan permintaan warga kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
“Ini akan menjadi perhatian Satgas. Aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti dan permintaan kepada gubernur akan kami sampaikan,” kata Noval.
Ia meminta warga menyampaikan aspirasinya secara tertib, tidak melakukan tindakan kriminal yang bisa mengancam warga desa.














