BANGGAI — Komunitas Masyarakat Adat di Mayayap, Kabupaten Banggai, mendapatkan pembekalan penting tentang hukum kritis.
Kegiatan Pendidikan Hukum Kritis bagi Komunitas Masyarakat Adat digelar di Mayayap, Rabu, 11 November 2026.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas komunitas masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-haknya dari ancaman korporasi ekstraktif pertambangan dan perkebunan.
Pada kesempatan ini, Noval A Saputra sebagai fasilitator menyampaikan materi Dasar-Dasar Paralegal dan Etika Profesi, Teknik Konsultasi Pendampingan, Advokasi Masyarakat, Penyuluhan Hukum, serta Perlindungan Hukum Kelompok Rentan.
KENALI ANCAMAN KORPORASI
Peserta diajak untuk menemukenali segala bentuk ancaman korporasi ekstraktif pertambangan dan perkebunan yang tidak pro-lingkungan.
Korporasi ekstraktif tidak hanya mengancam tanah dan hutan adat, tetapi juga merusak sumber air, lahan pertanian, dan ruang hidup masyarakat.
Karena itu, komunitas harus mampu mengidentifikasi ancaman sejak dini, memahami modus operasinya, dan menyiapkan langkah hukum untuk melawannya.
Selain itu, peserta juga diajak memastikan kebebasan ruang sipil dalam berserikat, berkumpul, dan berpendapat sebagai bentuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).
Kebebasan berserikat dan berpendapat ditegaskan sebagai hak dasar yang tidak boleh dibungkam dengan intimidasi, kriminalisasi, maupun ancaman dari pihak manapun.
MASYARAKAT ADAT SEBAGAI ENTITAS KEDAULATAN
Dalam diskusi, fasilitator bersama peserta mengidentifikasi kekuatan dan peluang komunitas masyarakat adat sebagai entitas kedaulatan.
Masyarakat adat bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek hukum yang memiliki wilayah, hukum adat, kelembagaan adat, dan pengetahuan leluhur.
Tiga prinsip kedaulatan ditegaskan dalam kegiatan ini:
“Komunitas Masyarakat Adat harus berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya”
Berdaulat secara politik berarti komunitas berhak menentukan masa depan wilayahnya sendiri.
Mandiri secara ekonomi berarti tidak bergantung pada korporasi yang merusak. Bermartabat secara budaya berarti adat, bahasa, dan identitas harus dijaga dan dihormati.
DORONG SK BUPATI BANGGAI
Kegiatan ini juga mendorong terbitnya Surat Keputusan Bupati Banggai tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Kabupaten Banggai.
SK Bupati dinilai menjadi payung hukum penting agar masyarakat adat di Banggai tidak lagi mudah dikalahkan dalam sengketa tanah dan wilayah adat dengan korporasi.
Tanpa pengakuan resmi dari negara, masyarakat adat akan terus berada dalam posisi lemah saat berhadapan dengan perusahaan yang memiliki izin dan modal besar.
DIHADIRI BERBAGAI KOMUNITAS
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua AMAN Tompotika Fainal Djibran, Dewan AMAN Wilayah Sulteng, Komunitas Mayayap, Komunitas Sampaka, Komunitas Nambo, Komunitas Biak, pemuda adat, dan perempuan adat.
Hadir pula Kepala Desa Mayayap, Sekretaris Desa Mayayap, Ketua Lembaga Adat Mayayap, Kepala Dusun, Ketua BPD beserta jajaran, Ketua LPMD, dan Perwakilan Perempuan.
Kehadiran pemerintah desa, lembaga adat, pemuda, dan perempuan adat menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan hak masyarakat adat adalah perjuangan bersama, bukan hanya tugas satu kelompok.
Dengan pembekalan hukum kritis ini, diharapkan komunitas masyarakat adat di Mayayap dan sekitarnya semakin siap, semakin berani, dan semakin terorganisir dalam memperjuangkan hak-haknya secara bermartabat dan sesuai hukum.
