PALU— Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akhirnya merampungkan satu tahapan penting dalam penyelesaian konflik agraria antara warga penghuni Mess Pondok Karya, Trans LIK Tondo, Palu Timur, Kota Palu, dengan PT Intim Abadi Persada. Setelah hampir dua tahun berkonflik dan sempat terancam digusur, warga kini mendapatkan kepastian hunian baru.
Di balik penyelesaian itu, ada peran penting Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Tengah. Melalui Ketua KADIN Sulteng, Gufran Ahmad, negosiasi yang sebelumnya alot dan nyaris buntu mulai menemukan jalan keluar: penyediaan lahan untuk pembangunan rumah bagi warga.
WARGA DI BAYANG-BAYANG GUSUR
Sebelum ada titik terang, posisi warga semakin terdesak.
Tenggat waktu pengosongan kawasan yang ditetapkan pada 10 Oktober 2026 semakin dekat. Bayang-bayang penggusuran pun semakin nyata.
Di lapangan, ketegangan terasa. Sejumlah warga mulai mengemas barang-barang seadanya.
Mereka bersiap menghadapi kemungkinan terburuk jika alat berat milik perusahaan sewaktu-waktu datang meratakan hunian mereka.
Solidaritas masyarakat sipil mendirikan posko penjagaan untuk mengantisipasi penggusuran. Dukungan juga datang dari warga Kelurahan Vatutela, Palu Timur, yang turut bersiaga di beberapa titik.
Pemerintah Provinsi Sulteng berupaya mencegah penggusuran. Gubernur melayangkan surat kepada perusahaan, mengingatkan agar tidak melakukan penggusuran tanpa disertai solusi yang manusiawi bagi warga.
Sehari sebelum rencana penggusuran, belasan warga Pondok Karya bersama koalisi masyarakat sipil mendatangi Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA).
Mereka mengadukan nasib yang semakin tidak menentu. Wakil Gubernur Sulteng, Renny Lamadjido, sempat menemui warga dan berdiskusi sekitar 15 menit. Ia meminta warga tetap tenang dan menjamin pemerintah tidak akan tinggal diam.
Warga juga berdialog dengan Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan. Namun, berbagai jaminan itu belum sepenuhnya menghapus kecemasan warga.
Malam harinya, Gubernur kembali mengirimkan surat kepada perusahaan agar tidak melakukan penggusuran. Anggota Satgas PKA Sulteng, Anshar Saleh, juga mengingatkan perusahaan agar tidak bertindak semena-mena.
Menurutnya, penggusuran bukan kewenangan perusahaan, melainkan harus melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ancaman itu meninggalkan ketakutan tersendiri bagi warga.
Ngatmani, salah seorang penghuni Pondok Karya, mengaku masih mengingat kedatangan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate, yang disebut sebagai utusan perusahaan.
Menurut Ngatmani, saat itu Hidayat datang bersama sejumlah orang dan berdiskusi dengan warga menggunakan nada yang kurang bersahabat. Rombongan tersebut juga menandai mess tempat tinggal warga menggunakan cat semprot atau pilox.
Ngatmani dan sejumlah warga lainnya mengaku kedatangan Hidayat bersama rombongan meninggalkan kesan intimidatif.
KADIN MASUK, NEGOSIASI MENCAIR
Di tengah ketidakpastian itu, kedatangan Ketua KADIN Sulteng, Gufran Ahmad, ke Kantor Satgas PKA pada pertengahan Oktober membawa perkembangan baru.
Sejak komunikasi beralih dari Hidayat Lamakarate kepada Gufran Ahmad, suasana perundingan mulai mencair. Pembicaraan yang sebelumnya berlangsung alot berangsur bergerak lebih kondusif. Gufran, yang juga pernah memimpin Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), membawa pembicaraan pada persoalan yang lebih mendasar: bagaimana warga LIK Tondo memperoleh kepastian tempat tinggal yang layak. Pertemuan hanya berlangsung beberapa kali.
Arah penyelesaian semakin mengerucut pada upaya menyediakan lahan dan membangun rumah bagi warga yang terancam kehilangan tempat tinggal.
Memasuki pekan ketiga sejak pertemuan pertama pada awal Oktober, Gufran mengajak Ketua Harian Satgas PKA, Eva Bande, bersama personel Satgas yang menangani kasus LIK Tondo, Azis Gapnal, meninjau lahan yang disiapkan untuk pembangunan rumah warga.
Lokasinya tidak terlalu jauh dari kawasan Pondok Karya. Peninjauan tersebut menjadi langkah konkret dari pembicaraan yang sebelumnya berlangsung di meja negosiasi.
Warga yang selama ini dibayangi ancaman penggusuran mulai memiliki harapan untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih pasti.
“Saya selalu berpikir sederhana. Orang kecil itu jangan terus dibebani persoalan hidup. Mereka sudah susah mencari nafkah, jangan lagi dibuat cemas karena tidak tahu besok masih punya tempat tinggal atau tidak. Kalau kita punya kemampuan untuk membantu, kenapa tidak? Saya ingin mereka punya tanah, punya rumah dan bisa hidup tenang bersama keluarganya,” ujar Gufran di sela-sela peninjauan lahan.
Sejak peninjauan tersebut, proses mencari solusi bagi warga LIK Tondo bergerak semakin lancar.
Pembicaraan yang sebelumnya berkutat pada ancaman penggusuran mulai bergeser pada hal-hal teknis mengenai penyediaan hunian.
BERAKHIR DENGAN KESEPAKATAN
Puncak dari proses tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama pembangunan rumah bagi warga Pondok Karya pada 9 November 2026.
Penandatanganan ini menjadi penanda penting dari upaya panjang mencari penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah, warga, perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan KADIN Sulteng. Anggota Satgas PKA, Azis Gapnal, menilai keterlibatan KADIN Sulteng dalam penyelesaian konflik ini memperlihatkan sisi lain dari organisasi dunia usaha tersebut.
Menurutnya, KADIN tidak hanya identik dengan kepentingan perusahaan bermodal besar, tetapi juga memiliki perspektif dan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat kecil.
Keterlibatan KADIN dalam persoalan warga Pondok Karya menunjukkan bahwa dunia usaha juga dapat mengambil peran dalam menjawab persoalan sosial di tengah masyarakat.
Penandatanganan kerja sama pembangunan rumah itu sekaligus membuka harapan baru bagi warga Pondok Karya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian, kini mereka memiliki jalan menuju hunian yang lebih layak dan kehidupan yang lebih tenang.
