BANGGAI— Langkah besar untuk Masyarakat Adat di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah akhirnya diambil.
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan perwakilan komunitas adat sepakat membentuk Tim Percepatan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.
Kesepakatan itu dicapai dalam audiensi dan rapat koordinasi yang digelar di Kantor Bupati Banggai, Senin 9 November 2026.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan membangun sinergi antara BRWA, komunitas Masyarakat Adat, dan Pemerintah Daerah.
TIM PERCEPATAN DIBENTUK
Hasil pertama rapat adalah pembentukan Tim Percepatan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Kabupaten Banggai.
Tim ini akan diisi oleh lintas OPD dan lembaga terkait, yaitu Bappeda Litbang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMD, Dinas Kebudayaan, Bagian Hukum, Bagian SDA, KPH Toili-Baturube, KPH Balantak, Satgas PKA Sulteng, para Camat se-Kabupaten Banggai, BRWA Sulteng, AMAN Banggai, dan AMAN Tompotika.
Pembentukan tim ini diharapkan bisa mempercepat proses yang selama ini berjalan lambat dan terfragmentasi. Hasil kedua, rapat mendorong terbitnya dua produk hukum penting.
Pertama, Surat Keputusan Bupati Banggai tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Kabupaten Banggai.
Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Kabupaten Banggai.
” Jika kedua produk hukum ini terbit, maka Masyarakat Adat di Banggai akan memiliki payung hukum yang kuat untuk melindungi wilayah adat, hutan adat, dan hak-hak komunal mereka dari ancaman perampasan dan aktivitas perusahaan yang merusak,” kata Ketua AMAN Banggai, Rifai Tjinong.
Hasil ketiga yang tak kalah penting, rapat mendorong Bupati Banggai untuk segera mendeklarasikan “Babasalanta”
Babasalanta adalah akronim dari lima kelompok masyarakat adat asli Banggai: Banggai, Balantak, Saluan, Andio, dan Ta’a.
Deklarasi ini diharapkan menjadi simbol pengakuan negara terhadap keberadaan dan identitas lima suku besar tersebut sebagai pemilik sah atas tanah dan kebudayaan di Banggai.
Audiensi ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah, di antaranya Kepala Bagian SDA Setda Banggai yang mewakili Bupati Banggai, Camat Toili, Camat Toili Barat, Camat Moilong, Camat Toili Jaya, KPH Toili Baturube, KPH Balantak, Dinas PMD, dan Dinas LH.
Sementara dari unsur Masyarakat Adat dan pendamping, hadir BRWA Sulteng Joisman Tanduru, Kuasa Hukum Masyarakat Adat Noval A. Saputra, S.H., Ketua AMAN Tompotika Fainal Djibran, Ketua AMAN Banggai Rifai Tjinong, Ketua Lembaga Suku Taa Singkoyo Nasrun Mbau serta perwakilan komunitas Masyarakat Adat se-Kabupaten Banggai.
