Morowali – Bungku Pesisir yang terdiri dari 10 desa di Kabupaten Morowali, telah hampir belasan tahun dilingkari oleh investasi pertambangan. Hal ini berawal dari regulasi pemerintah daerah yang memasukkan wilayah ini dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali melaui, Perda Morowali No 7 Tahun 2019, yang menetapkannya sebagai kawasan pertambangan dengan dalih untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hegemoni pemodal membuat sebagian besar masyarakat berbondong-bondong menjual tanah mereka, mempercepat laju industrialisasi pertambangan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.
Albar, Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali (P2MM Kota Palu), menegaskan bahwa desa sebagai representasi negara di tingkat tapak memiliki peran penting dalam menyikapi masalah yang ada. Hal ini terutama berlaku bagi perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan pembangunan di desa.
” Di tengah aktivitas pertambangan yang terus berlangsung, kini banyak permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat, seperti kerusakan lingkungan, penyerobotan lahan, serta dampak sosial dan budaya yang meresahkan. Meski sudah lebih dari satu dekade, wilayah Bungku Pesisir yang dikelilingi oleh industri tambang ini belum menunjukkan perubahan signifikan yang dirasakan oleh masyarakat setempat,” katanya.
Hal ini juga disepakti oleh, Asrar yang juga sebagai perwakilan Toko Pemuda Morowali, menurutnya industrialisasi yang berjalan saat ini sangat jauh dari ekspektasi, alih-alih mendorong kesejahteraan masyarakat namun kemudian malah membawa malapateka, sebut saja Banjir, Polusi Udara, kecelakaan kerja merupakan problem yang sangat urgen untuk diselesaikan saat ini, namun sampai detik ini pemerintah tidak memperlihatkan keberpihakannya atau komitment politiknya untuk segera menyelasaikan persoalan ini.
Ia menyebutkan dengan hadirnya perusahaan-perusahaan yang ada di Morowali harusnya bisa menaikan taraf hidup masyarakat, terkhusus konteks Pendidikan, masih banyak kawan-kawan yang belum merasakan dampak hadirnya perusahaan-perusahaan seperti banyaknya pemuda yang tidak bisa melanjutkan Pendidikan di tingkka perguruan tinggi akibat biaya Pendidikan. Ini sangat anomali jika merujuk kampanye pemerintah yang menyebutkan industrialisasi di Morowali dapat menaikan ekonomi daerah.
Situasi yang semakin kompleks ini kini menjadi fokus perhatian berbagai pihak yang berupaya mencari solusi atas masalah yang timbul.
Dalam kesempatan ini, Albar juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersolidaritas dalam menanggapi ketimpangan yang terjadi di daerah tersebut. “Diam berarti membiarkan proses penindasan terus berlanjut,” tegasnya.
