MORUT – Serikat Petani Petasia Timur (SPPT) Morowali Utara mendesak Gubernur Anwar Hafid dan Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA), agar segera menyelesaikan konflik lahan yang melibatkan PT Agro Nusa Abadi (ANA) dan warga dilingkar sawit.
Konflik lahan yang telah berlangsung kurang lebih 19 tahun ini semakin hari semakin memanas di lokasi. Situasi ini dianggap sebagai alarm, bahwa konflik agraria di PT ANA perlu penanganan serius.
“Konflik ini sudah berlangsung belasan tahun, tidak boleh dibiarkan terus berlarut. Bupati, Gubernur dan Satgas PKA harus hadir dan bertindak. Jangan sampai negara kalah oleh kepentingan korporasi dan mengabaikan hak rakyat,” kata salah satu badan pimpinan SPPT, Samsul. (1/6/2025).
Selain itu ketegangan muncul akibat beberapa desa seperti desa Bunta, Bungintimbe dan Towara tidak melakukan atau membentuk tim verifikasi dan validasi yang telah di sepakati pada pertemuan dengan Pemda Morut pada tanggal 21 Mei 2024.
Sehingganya warga yang mempunyai alas hak melakukan protes terhadap Pemdes yang tidak melakukan proses verifikasi dan validasi tersebut.
” Bila proses itu tidak dilakukan, berpotensi memicu keresahan sosial ,” lanjut Samsul.
” Kami juga meminta surat ederan Gebernur nomor 100.3.11.2/123/Ro.Huk tertanggal 19 februari 2025 agar dicabut,” tekan Samsul.
Olehnya Serikat Petani menekankan pentingnya proses penyelesaian yang terbuka dan adil, dengan melibatkan masyarakat. Penyelesaian yang dilakukan secara sepihak hanya akan memperburuk keadaan dan menambah penderitaan warga.
SM
