PALU – Menindaklanjuti aduan dari masyarakat Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara terkait konflik agraria dengana PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS).
Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulawesi Tengah kembali melakukan rapat pada Selasa (25/11/2025) dengan beberapa Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi.
Adapun yang hadir rapat di ruang Satgas PKA lantai tiga Kantor Gubernur Sulawesi Tengah itu antara lain yaitu Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kehutanan, Dinas PMPTSP, Dinas Perkebunan dan Peternakan serta ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah.
Rapat yang dipimpin oleh Bidang Advokasi Satgas PKA, Noval A Saputra itu melahirkan beberapa poin rekomendasi yang akan dilaksanakan yaitu :
- Akan diadakan peninjauan lapangan di Kecamatan Momosalato dan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara dalam waktu dekat ini.
- Berkoordinasi dengan UPTD KPH Toili Baturube dan secara teknis melakukan pendataan atau pengukuran klaim warga.
- Gubernur Sulawesi Tengah akan menyurati Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Polres untuk pengawalan dan keamanan pada saat peninjauan lapangan.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi akan membuat surat perihal meminta salinan surat keputusan hak pengelolaan lahan dan peta kepada Kementrian Transmigrasi dan ATR/BPN RI.
SM
